Kornologis Permaslahaan Rumah Pensiunan PTKAI

 KRONOLOGIS PERMASALAHAN

RUMAH / TANAH NEGARA PT.KAI

Di Provinsi Lampung

Dari sejak jaman Belanda tepatnya pada tahun 1964, perusahaan kereta api yang saat itu bernama SS, sudah menyediakan tempat tinggal untuk para pegawai kereta api, Adapun rumah tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yaitu;Rumah golongan A : diperuntukan untuk para pejabat SS, Rumah golongan B : diperuntukan untuk para pegawai karena kaitannya dengan tugas kerjanya ( biasanya pegawai operasional : kondektur, masinis, penjaga sinyal, penjaga portal, porter, Rumah golongan C : diperuntukan untuk pegawai staff kantor SS

Pada saat itu sewa rumah dinas ( yang nota bene merupakan bangunan dari jaman peninggalan belanda ) dibebankan kepada pegawai yang menempati rumah dinas tersebut. Dan besaran sewa rumah dinas pada waktu itu disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima oleh masing – masing pegawai, jumlahnya pun masih dalam jumlah yang amat wajar. Kepada masing – masing pegawai yang menghuni rumah dinas tersebut diterbitkan surat penunjukan rumah ( SPR ) oleh pihak kereta api ( SS ). Selama menempati rumah dinas tsb, seluruh warga tidak ada yang disubsidi oleh kereta api, baik untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, listrik, dan perawatan / pembangunan rumah tsb.

Setelah beberapa waktu, SS berganti nama menjadi DKA. Aturan sewa dan jumlahnya masih dalam angka wajar, disesuaikan kepada gaji masing – masing pegawai. Begitu pula dengan biaya yang ditimbulkan rumah dinas tsb ( PBB, listrik, perawatan / renovasi ) sepenuhnya ditanggung oleh pegawai yang menempati rumah tsb. Setelah DKA, perusahaan kereta api berganti nama menjadi PNKA. Pada masa itu pun segala aturan tentang rumah dinas pegawai belum ada perubahan.

Begitu pula setelah PNKA berganti nama menjadi PJKA dan berubah lagi menjadi PERUMKA, semua aturan tentang sewa rumah dinas belum ada perubahan.

Masalah kami ( para pensiunan pjka, janda , ahli waris ) mulai kami rasakan setelah PERUMKA berganti nama menjadi PT. KAI , tepatnya semenjak Direksi PT. KAI mengeluarkan surat keputusan Direksi No. Kep.U/LL/003/V/I/KA-2009 pada tanggal 4 Mei 2009. Pada saat itulah mulai muncul surat kontrak baru dan perhitungan kontrak baru yang perhitungannya mulai sangat terasa memberatkan kami, keluarga pensiunan PJKA.

Tindakan – tindakan yang membuat kami tidak nyaman secara physicologis adalah mulai adanya intimidasi dari pihak PT.KAI dalam b  erbagai bentuk :

1.      Penghuni didesak oleh pihak PT.KAI untuk menandatangani surat kontrak baru yang sangat memberatkan warga, dimana kami penghuni dibebankan tarif sewa yang jumlahnya sangat tidak wajar yaitu bervariasi puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah pertahun nya, poin-poin perjanjian surat kontrak ditetapkan secara sepihak oleh pihak PT.KAI

2.      Pemasangan Plakat di rumah – rumah dinas warga , sebagai claim bahwa rumah dan tanah yang kami tinggali selama ini merupakan asset milik PT.KAI.

3.      Beberapa warga juga diintimidasi oleh pihak PT.KAI dengan mendatangi warga dengan jumlah 5 – 8 orang pegawai dan sempat melibatkan oknum dari kepolisian, dalam rangka mengedarkan surat tagihan kontrak baru, dan memerintahkan untuk menandatangani surat kontrak tersebut.

4.      Ada warga juga sempat mendapat intimidasi secara verbal dari oknum PT.KAI pada saat mengedarkan tagihan kontrak rumah dinas, dengan ucapan akan menghabisi rumah dinas yang sekarang dihuni para pensiunan dan keluargannya.

Akibat intimidasi oleh oknum PT.KAI tersebut beberapa warga kami yaitu para janda pensiunan PJKA atau ahli warisnya secara terpaksa telah menandatangani surat kontrak,hal ini ini dikarenakan secara moril/mental mereka drop oleh intimidasi verbal oknum tersebut yang mengancam akan mengusir secara paksa jika warga tidak bersedia menandatangani surat kontrak tersebut.

5.      Ada warga kami yang hendak mengurus Surat Angkutan Percuma ( SAP ) , yang merupakan fasilitas dari perusahaan kereta api kepada para pegawai, pensiunan dan anak –anak yang masih memenuhi syarat tertentu, ditolak oleh PT.KAI yang nota bene tempat pengurusan SAP tersebut merupakan kantor divisi komersial yang mengurusi tentang kontrak rumah dinas. Adapun alasan yang dilontarkan pihak PT.KAI yaitu : belum menyelesaikan pembayaran kontrak rumah dinas ( yang harga sewanya mencapai 104juta rupiah lebih pertahun ).

6.      Warga kami sudah mulai di intimidasi dengan munculnya surat perintah pengosongan dari pihak PT.KAI, dan sempat mendatangi warga untuk melakukan pengukuran tanah dengan membawa seseorang yang mengaku dari petugas BPN.

Hal – hal lain yang membuat kami ingin memperjuangkan hak kami adalah :

1.      Kami sudah menempati rumah dinas tersebut sudah 20 – 40 tahun, bahkan lebih.

2.      Di sekitar lokasi rumah kami, ada yang bisa dinaikan status tanahnya menjadi sertifikat hak milik, padahal bukan merupakan pegawai , pensiunan, atau keluarga PT.KAI.

3.      Setelah mengetahui UU Negara ( UU agararia ) yang mengatur tentang rumah / tanah Negara, kami menyadari bahwa kami memiliki hak untuk mengajukan sertifikat hak milik atas rumah dan tanah yang kami tempati selama ini. Karena di sana diatur tentang tata cara pengalihan status tanah Negara sampai dengan tata cara pembayarannya.

4.      Diseluruh Bandar Lampung ada kurang lebih sekitar 150 – 200 keluarga pensiunan yang menempati rumah dinas.

Dengan dasar – dasar tersebut , Kami mengawal serta menyuarakan kegelisahan kami para pensiunan yang pernah mengabdikan diri pada Negara ini.

YLBHI-LBH Bandar lampung

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Ketua Dewan Pembinanya sejak 25 April 2007 adalah Toeti Heraty Roosseno yang terpilih menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung.
Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.
Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.
Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.
LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya.
LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua.